NABIRE – Kondisi darurat pendidikan di Provinsi Papua harus segera ditangani dengan kebijakan dan tanggap darurat pula. Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memberikan subsidi setiap guru yang bertugas di daerah pedalaman atau pegunungan Papua sebesar 5 Juta per bulan. Demikian dikatakan pemerhati masalah pendidkan, Daut Keiya, Minggu (20/5) menanggapi kondisi darurat pendidikan di Provinsi Papua.Seperti diberitakan, pendidikan di Papua barada dalam kondisi darurat dan memprihatinkan. Karena pada umumnya sekolah yang ada di pedalaman atau pegunungan hanya diasuh dua orang guru. Sebagian besar guru yang ditempatkan di daerah pegunungan tidak betah dan meninggalkan sekolah tempat mereka mengajar, karena tingkat kesejahteraan sangat minim. Dalam situasi darurat itu, kadang-kadang pemuda-pemuda pengangguran berijazah SMU/K/A menjadi tenaga guru sukarela, mengajar murid-murid yang terlantar akibat ditinggal guru yang umumnya berasal dari luar Papua.Menurut Daut, kondisi darurat ini sangat disesalkan, karena pemerintah pusat, khususnya Mentri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan pemerintah daerah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota yang ada ini seperti tutup mata dan tidak memperhatikan nasib guru di pedalaman Papua. Para guru itu tidak betah mengajar di pedalaman, karena memang tingkat kesejahteraan sangat rendah. “Mereka ambil gaji saja di ibukota kabupaten, biayanya sangat mahal karena masalah transportasi. Ongkos mengambil gaji itu, jauh melebihi gaji mereka. Belum lagi mau ketemu dengan keluarganya di kota, jadi pengeluarannya bisa 1.000 kali lipat dari apa yang diterima,“ tukas Daut. Dikatakan, orang dari luar Papua, paling lama dua minggu bertahan di pedalaman. Kalau sudah tiga minggu itu sudah lama. “Bagaimana bisa bertahan di pedalaman, kalau kebutuhan biaya hidup jauh lebih besar dari gajinya. Karena itu pemerintah harus memberikan subsidi bagi guru berupa subsidi transportasi dan beras, agar mereka bisa hidup layak dan betah mengabdi di daerah pedalaman,” katanya. Menurut Daut, subsidi bagi guru di pedalaman sebesar 5 juta rupiah per bulan itu tidak besar. Kalau saat ini diperkirakan sekitar 100 orang guru di sana, pemerintah hanya mengeluarkan dana sebesar 500 juta rupiah sebulan atau 60 miliar rupiah per tahun. Jumlah 60 miliar rupiah untuk pahlawan tanpa tanda jasa di pedalaman Papua tersebut sangat kecil. Dana itu bisa diambil dari dana cadangan umum yang tiap tahun dianggarkan 5,6 triliun rupiah. Apalagi jumlah 60 miliar rupiah setahun bagi guru di Papua itu tidak ada artinya dibanding subsidi bagi BUMN, seperti Garuda, Merpati yang jumlahnya bisa mencapai 75 miliar rupiah per tiga bulan.
Beasiswa
Daut meminta Gubernur Papua maupun bupati-bupati dan walikota serius memerhatikan kondisi pendidikan di Papua. Dikatakan, kalau tidak ada kebijakan darurat bagi Papua, maka sampai 100 tahun pun rakyat Papua akan terus bodoh, sementara kekayaan alamnya terus dirampas.
Selain subsidi, untuk jangka panjang, Daut juga mengusulkan agar pemerintah memparsiapkan putra-putri asal Papua menjadi guru di daerah pedalaman dan pegunungan. Mereka itu harus diberi beasiswa dan ikatan dinas sehingga setelah tamat mereka ditempatkan di daerahnya masing-masing. “Pemda seharusnya menginventarisasi putra-putri yang bisa dipersiapkan menjadi guru, lalu diberikan beasiswa dari pemerintah pusat. Selain ini pemerintah tidak pernah melakukan terobosan darurat untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua. Orang-orang yang dikirim ke sana, hanya mencari pekerjaan sebagai PNS, setelah itu mereka pindah ke kota, sehingga sekolah yang ditinggalkan menjadi telantar,” ujarnya.(west)
http://kabupatennabire.com
Fearless )
